Paringin, InfoPublik – Upaya penguatan kualitas sumber daya aparatur terus didorong melalui peningkatan kompetensi jabatan strategis pemerintah. Sebanyak 100 PNS dari berbagai instansi di Regional Kalimantan mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) yang digelar di Kantor Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara (LAN) Samarinda.
Kegiatan yang berlangsung dalam empat angkatan ini dilaksanakan secara paralel, yakni Angkatan I dan II pada 7–8 April 2026 serta Angkatan III dan IV pada 9–10 April 2026. Masing-masing angkatan diikuti 25 peserta dari instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Regional Kalimantan.
Kabupaten Balangan menjadi daerah dengan jumlah peserta terbanyak, yakni 34 orang atau sekitar 34 persen dari total peserta. Rinciannya terdiri atas satu peserta pada Angkatan I, 22 peserta pada Angkatan II, dan 11 peserta pada Angkatan III. Seluruh peserta dari Balangan mengikuti uji kompetensi perpindahan jabatan lain ke JFAK.
Uji kompetensi ini menjadi tahapan penting dalam memastikan kesiapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjalankan peran strategis sebagai analis kebijakan, yakni profesi yang berperan dalam merumuskan, menganalisis, hingga mengadvokasi kebijakan publik berbasis data dan kajian ilmiah.
Sejumlah peserta mengaku menghadapi tantangan baru dalam kegiatan tersebut. Lindra Hidayat, guru SD N Munjung, menyebut pengalaman ini membuka perspektif baru di luar rutinitas dunia pendidikan.
“Biasanya kami fokus pada kegiatan belajar-mengajar di sekolah, BOS, Dapodik, dan sejenisnya. Di sini kami dituntut berpikir lebih luas dan analitis. Perjalanan darat belasan jam menuju Samarinda terasa terbayar dengan pengalaman yang luar biasa,” ungkapnya, Selasa (7/4/2026).
Peserta lainnya, Norlatipah, guru SMP N 1 Paringin, menilai proses ujian menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan kapasitas diri sebagai ASN.
“Penyusunan policy brief dalam waktu terbatas benar-benar melatih kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Ini bukan sekadar ujian, tetapi bagian dari proses bertumbuh,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Helmi Rahman, Kasubbag Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Balangan. Ia menilai pembekalan yang diberikan narasumber sangat jelas dan membantu peserta memahami peran serta tantangan jabatan analis kebijakan.
Perwakilan tim pendamping dari BKPSDM Balangan, Reza Fahdina, menyampaikan bahwa sejak awal peserta telah diimbau untuk melakukan persiapan secara serius dengan mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi JFAK.
Menurutnya, peran tim pendamping tidak hanya memastikan kesiapan administrasi peserta, tetapi juga memastikan seluruh peserta dapat hadir serta mengikuti seluruh rangkaian uji kompetensi dengan lancar.
“Kami mendorong peserta agar benar-benar mempersiapkan diri, memahami peran dan kompetensi analis kebijakan, sehingga memiliki peluang besar untuk lulus. Selain itu, kami juga menggali informasi teknis pelaksanaan dari panitia sebagai bahan pembelajaran untuk pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Balangan, Sufriannor, yang dihubungi terpisah, menyampaikan bahwa kebutuhan JFAK di Kabupaten Balangan masih cukup besar, khususnya pada Disdikbud Balangan serta sejumlah perangkat daerah lainnya.
Menurutnya, penambahan analis kebijakan diharapkan mampu memperkuat kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah daerah.
“Kami berharap peserta dari Balangan dapat lulus seluruhnya sehingga formasi jabatan yang masih kosong dapat segera terisi. Dengan bertambahnya analis kebijakan, diharapkan kinerja organisasi semakin meningkat dan kualitas kebijakan daerah menjadi lebih baik,” ujarnya.
Melalui pelaksanaan uji kompetensi ini, diharapkan lahir lebih banyak analis kebijakan profesional di daerah yang mampu menghadirkan kebijakan publik yang adaptif, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(MC Balangan/el/eyv)
Sumber: infopublik.id
