Paringin, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Balangan terus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Senin (27/4/2026).
Upaya tersebut kini memasuki tahap penilaian mandiri SPIP melalui pengisian kertas kerja yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Balangan, sebagaimana disampaikan Bupati Balangan, Abdul Hadi.
"Saat ini, kita sudah memasuki tahap penilaian mandiri, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) mengoordinasikan pengisian kertas kerja SPIP oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Alhamdulillah, progresnya sudah ada 16 SKPD yang menyampaikan kertas kerja dan sedang dalam proses pengecekan serta rekapitulasi oleh Bapperida. Sisa 10 SKPD lagi kita harapkan segera menyusul," katanya.
Ia menekankan, Pemerintah Kabupaten Balangan juga telah memperkuat penerapan SPIP melalui koordinasi bersama BPKP dengan menetapkan enam sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, kemiskinan, infrastruktur dan lingkungan hidup berkelanjutan, ekonomi inklusif, serta tata kelola pemerintahan.
"Semoga keberadaan tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel dapat dioptimalkan untuk memperkuat sistem pengendalian internal di Kabupaten Balangan, sehingga menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan Balangan yang makin Baharat,"imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Ayi Riyanto, mengatakan pembinaan SPIP bertujuan membangun tata kelola pemerintahan yang baik secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, implementasi SPIP harus terintegrasi dengan seluruh proses bisnis pemerintahan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pelaporan pertanggungjawaban.
"Di setiap tahapan itu harus ada pengendalian yang berjalan dan saling terintegrasi. Jika SPIP tidak dilaksanakan dengan baik, maka pencapaian tujuan pemerintahan akan terganggu,"tambahnya. (MC Balangan/Stq/Eyv))
Sumber: infopublik.id
