Paringin, InfoPublik - Dari 2.542 Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang tercatat di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, baru 36 IKM yang memiliki merek terdaftar. Untuk meningkatkan perlindungan hukum sekaligus daya saing produk lokal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Balangan menghadirkan inovasi PEMERHATI IKBAL melalui fasilitasi pendaftaran merek dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara gratis.
Inovasi yang merupakan singkatan dari Pendaftaran Merek/HKI Gratis Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Balangan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan perlindungan atas identitas produknya.
PEMERHATI IKBAL merupakan inovasi pelayanan publik non-digital yang mulai diterapkan pada 3 Maret 2022. Program ini terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pelaku IKM terhadap layanan pendaftaran merek yang mudah diakses, terjangkau, dan tepat sasaran.
Berdasarkan data profil inovasi 2026, rendahnya kepemilikan merek terdaftar masih menjadi tantangan bagi pengembangan industri lokal. Dari total 2.542 IKM di Kabupaten Balangan, hanya 36 yang telah memiliki merek terdaftar.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan edukasi, pendampingan, dan fasilitasi pendaftaran merek agar produk lokal memperoleh perlindungan hukum yang memadai.
Melalui PEMERHATI IKBAL, Disperindag Balangan menyediakan sejumlah layanan, mulai dari sosialisasi pentingnya perlindungan merek, pendampingan pemenuhan persyaratan administrasi, pemeriksaan data merek, hingga fasilitasi pengajuan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Salah satu keunggulan program ini adalah pendekatan pelayanan yang langsung menjangkau masyarakat. Sosialisasi dan pendampingan tidak hanya dilakukan di kantor Disperindag, tetapi juga di kecamatan, desa, hingga lokasi usaha pelaku IKM.
Penyebaran informasi juga memanfaatkan media sosial dan komunikasi langsung agar semakin banyak pelaku usaha mengetahui dan dapat mengakses layanan tersebut.
Inovator PEMERHATI IKBAL, Alfian Noor, Selasa (10/11/2026), menjelaskan bahwa inovasi ini dikembangkan untuk membantu pelaku IKM mengatasi berbagai kendala dalam pendaftaran merek, terutama terkait biaya, keterbatasan informasi, dan persyaratan administrasi.
"Melalui inovasi PEMERHATI IKBAL, kami ingin memastikan pelaku IKM di Kabupaten Balangan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum atas merek produknya. Pendaftaran merek bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi, tetapi langkah penting dalam menjaga identitas usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperkuat daya saing produk lokal," ujar Alfian.
Ia menambahkan, pelayanan tersebut tidak hanya berorientasi pada penerbitan sertifikat merek, tetapi juga pada peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai kekayaan intelektual sebagai aset ekonomi yang memiliki nilai strategis.
"Kami berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, dekat, dan terjangkau. Melalui sosialisasi dan pendampingan secara langsung, pelaku IKM diharapkan tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengurus pendaftaran merek. Harapannya, semakin banyak produk unggulan Kabupaten Balangan yang memiliki legalitas merek, terlindungi secara hukum, dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas," tambahnya.
Kepemilikan merek terdaftar memberikan dasar perlindungan hukum terhadap penggunaan merek oleh pihak lain. Selain itu, merek juga dapat menjadi aset usaha yang meningkatkan nilai tambah produk, membangun kepercayaan konsumen, dan membuka peluang perluasan pasar.
Hingga penyusunan data profil inovasi 2026, tercatat sebanyak 36 IKM di Kabupaten Balangan telah memiliki merek terdaftar. Capaian tersebut menjadi pijakan bagi Disperindag untuk memperluas jangkauan fasilitasi dan meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memperoleh perlindungan kekayaan intelektual.
Ke depan, optimalisasi PEMERHATI IKBAL diarahkan pada penguatan sosialisasi, peningkatan kualitas pendampingan, serta perluasan akses pelayanan bagi pelaku IKM di seluruh wilayah Kabupaten Balangan.
Melalui program ini, pemerintah daerah berupaya mendorong pelaku IKM agar tidak hanya mampu menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga memiliki identitas usaha yang terlindungi secara hukum sehingga semakin siap bersaing di pasar yang lebih luas.(MC Balangan/el/ey)
Sumber: infopublik.id
